Lalu bagaimanakah peranan BAPEPAM selaku regulator Pasar Modal dalam mengatasi permasalahan ini? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat, investor, emiten, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Pasar Modal? Pelatihan ini mencoba memberikan pencerahan bagi para pelaku Pasar Modal khususnya dalam hal aspek-aspek hukum di bidang Pasar Modal.

TUJUAN

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan:
1. Memahami regulasi hukum pasar modal di Indonesia;
2. Memahami seluk-beluk pengaturan perdagangan saham kontemporer;
3. Memahami peran dan fungsi para pihak yang terkait dengan Pasar Modal.

 MATERI

1. Tinjauan Umum Pasar Modal
a. Pengenalan Pasar Modal
b. Prinsip Hukum Pasar Modal
c. Regulasi Pasar Modal
d. Struktur Pasar Modal Indonesia
e. Instrumen Pasar Modal:
-Instrumen Utang (Obligasi)
-Instrumen Penyertaan (Saham)
-Instrumen Efek Lain (Indonesian Depository Receipt, Efek Beragun Aset, Indeks Saham)
-Instrumen Efek Derivatif (Right, Option, Warrant).

2. Pihak-Pihak Terkait dalam Pasar Modal

a. Struktur Kelembagaan Pasar Modal
b. Badan Pengawas Pasar Modal
c. Bursa Efek
d. Perusahaan Efek
e. Lembaga Kliring dan Penjaminan
f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
g. Emiten dan Perusahaan Publik
h. Investor
i. Lembaga Penunjang Pasar Modal

3. Perdagangan Saham

a. Penawaran Saham dan Obligasi
b. Hak Pemegang Saham Publik
c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
d. Efek Beragun Aset
e. Perdagangan Tanpa Warkat dan Rekening Efek
f. Reksadana

4. Benturan Kepentingan

a. Interaksi Yuridis dari Berbagai Kepentingan dalam Sebuah Transaksi
b. Transaksi yang Berbenturan Kepentingan dan Transaksi yang Dikecualikan
c. Akuisisi, Penyertaan dan Divestasi yang Berbenturan Kepentingan
d. Rapat Umum Pemegang Saham untuk Transaksi yang Berbenturan Kepentingan.

4. Penegakan Hukum Pasar Modal

a. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi
b. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal
c. Tindakan Lain yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal
d. Pelanggaran di Bidang Pasar Modal
e. Pemeriksaan dan Penyidikan
f. Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana
g. Perlindungan Hukum Bagi Investor.

INSTRUKTUR

Drs Toto Waspodo (Instruktur merupakan Widyaiswara yang sekaligus menjabat sebagai kepala dari Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Propinsi DIY).

PESERTA

Pelatihan ini ditujukan bagi para analis penanaman modal di industry perbankan, atau jabatan yang berkaitan dengan fungsi investasi dan penanaman modal. Juga dapat diikuti oleh Direksi/Komisaris Perusahaan (Emiten), Corporate Lawyer Perusahaan Terbuka, Manajer Investasi, konsultan hukum, akademisi dan masyarakat umum yang ingin mendalam Hukum Pasar Modal

METODE

Presentasi, diskusi, Simulasi, study kasus, dan evaluasi

WAKTU & TEMPAT

12 – 13 November 2019

17 – 19 Desember 2019

07 – 09 Januari 2020

Tempat : Yogyakarta

 INVESTASI 

IDR 7.000.000,- / participant (non residential)

Special rate IDR 6.750.000,- / participant (non residential) for minimum 3 participants from the same company.

Payment can be made at the time of registration or via bank transfer to acc:

PT Bank Mandiri Cabang KH Ahmad Dahlan Yogyakarta

Acc. No.  137-00-0786993-2

a/n JOGJA TRAINING & CAREER CENTER

INFORMASI & PENDAFTARAN

Noviana Ika Ardianti
Phone : 0812 2680 9527
Email   : novi@jtcc-consultant.com

The post HUKUM PASAR MODAL appeared first on .

 Aspek hukum kepailitian- Sejak krisis moneter melanda Indonesia, yaitu sekitar tahun 1997 banyak perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam bidang keuangan. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan dan terpaksa gulung tikar. Keadaan ini sebenarnya adalah merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh semua pihak, akan tetapi karena krisis ekonomi yang terjadi di negara kita cukup parah sehingga keadaan ini tidak dapat lagi dihindarkan. Kepailitan merupakan prosedur hukum yang digunakan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan, setelah seseorang menempuh berbagai alternatif penyelesaian lain. Keputusan untuk mengajukan kepailitan adalah langkah yang sangat serius,  dan biasanya tidak langsung menghapuskan hutang Anda ataupun membukakan pintu baru untuk Anda.

Kasus kepailitan juga akan tercatat di dalam laporan kredit selama bertahun-tahun sesuai hukum kepailitan yang berlaku di negara kita, sehingga hal ini bisa mempengaruhi kemampuan dan kredibilitas Anda ketika hendak membeli rumah atau polis asuransi kendaraan.  Selain itu, kepailitan bisa mengakibatkan penyitaan properti jika ternyata properti itu merupakan jaminan gadai yang belum dibayar. Kegiatan ini merupakan wahana untuk memberikan pemahanan kepada peserta tentang seluk beluk kepailitan sesuan hukum yang berlaku. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh bagi peserta tentang pentingnya aspek hukum yang mengatur pelaksananan prosedur kepailitan sesuai UU, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan pernyataan pailit. Peserta juga diharapkamn memahami teknik menangani sengketa yang berpeluang muncul dari proses kepailitan.

 MATERI

1. Mengenai Kepailitan

• Pengertian Pailit
• Tinjauan Kepailitan Secara Umum Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004
• Mengapa Harus Menempuh Upaya Kepailitan?
• Konsekwensi Hukum Kepailitan
• Kurator Sebagai Pihak Profesional dalam melakukan pembagian Budel
  Pailit kepada para Kreditur
• Pembagian Budel Pailit Sebagai Upaya pemenuhan Kewajiban Debitur
• Status Hukum Pemegang Hak Tanggungan dan Jaminan Lainnya
  dilindungi Undang-Undang.

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU )

• Tinjauan PKPU secara Umum Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004
• PKPU Sebagai Alternatif Perdamaian dalam upaya Restrukturisasi
  Utang
• Mengapa Harus menempuh Upaya PKPU?
• Konsekwensi PKPU dan kepailitan Sebagai Akibat Hukum Wanprestasi
  terhadap perdamaian
• Pengurus Sebagai Pihak Profesional Dalam Melakukan Pengurusan
  Terhadap Proses PKPU
• Status Hukum Pemegang Hak Tanggungan dan Jaminan Lainnya di
  Lindungi Undang – Undang.

3. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepailitan

 PEMATERI

 DR. Leli Joko Suryono, SH., M.HumMerupakan pakar bidang hukum bisnis dan perniagaan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang aktif sebagai narasumber serta instruktur pada berbagai kegiatan pelatihan dan seminar di berbagai perusahaan yang berkaitan dengan aspek legal pada dunia  perbankan dan industry pada umumnya.

PESERTA

Legal Officer, Curator, Kreditor, atau pihak lain yang tugas-tugasnya berhubungan dengan kepailitan di perusahaan.

METODE

Pelatihan ini menggunakan metode interaktif, dimana peserta dikenalkan kepada konsep, diberikan contoh aplikasinya, berlatih menggunakan konsep, mendiskusikan proses dan hasil latihan, studi kasus, dan evaluasi.

WAKTU & TEMPAT

• Program pelatihan akan dilaksanakan pada tanggal :
• 29 – 31 Oktober 2019
• 11 – 13 November 2019
• 26 – 28 November 2019
• 02 – 04 Desember 2019
• 17 – 19 Desember 2019
• 07 – 09 Januari 2020
• 11 – 13 Februari 2020

Waktu                    : 08.00 s.d 16.00 WIB

Tempat                  : Yogyakarta Training Center

 INVESTASI

Training Fee: Rp. 7.500.000,- / peserta ( non residensial )

Special Rate: Rp.7.000.000,-/peserta (non residensial) untuk pengiriman minimal 3 orang peserta dari perusahaan yang sama.

Payment can be made at the time of registration or via bank account:

PT Bank Mandiri Cabang KH Ahmad Dahlan Yogyakarta

Acc. No.  137-00-0786993-2

a/n  JOGJA TRAINING & CAREER CENTER

Fasilitas

• Free Drop and Pick Up Services to the Airport
• Transportation during training
• 2x coffee break & lunch
• Training Kit
• Hard & Soft Copy course material
• Certificate
• Souvenir

INFORMASI & PENDAFTARAN

Zahra Rizky

Phone/SMS/WA:

0853-2876-7823

Email:

zahra@jtcc-consultant.com

The post ASPEK HUKUM KEPAILITAN appeared first on .