Penyuluhan pertanian pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan para pihak lainnya dalam pembangunan sektor pertanian yang kuat dan tangguh. Salah satu komponen esensial dalam sistem penyuluhan pertanian adalah Penyuluh Pertanian.  Penyuluh Pertanian Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi kerja untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian.

Amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Pertanian (UUSP3K) mengisyaratkan bahwa pekerjaan Penyuluh Pertanian merupakan profesi. Dalam rangka mengimplementasikan semangat Undang-Undang tersebut, di perlukan standar kompetensi kerja yang mencerminkan keprofesian seorang penyuluh pertanian. Standar kompetensi tersebut di jabarkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Pertanian. SKKNI Penyuluh Pertanian di tetapkan oleh Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi melalui Keputusan nomor 29/MEN/III/2010.

Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) KEP. 43 Tahun 2013. Melalui kegiatan ini di harapkan dapat tersedianya tenaga penyuluh pertanian yang kompeten dan beritegritas di harapkan strategi penguatan sektor pertanian akan terwujud.

TUJUAN Sertifikasi Fasilitator Penyuluh Pertanian

Setelah mengikuti pelatihan ini di harapkan peserta mampu 

1. Memenuhi standar kompetensi dalam teknis pekerjaan penyuluh Pertanian 
2. Melaksanakan persiapan penyuluhan Pertanian; 
3. Menyusun materi penyuluhan Pertanian; 
4. Melakukan kegiatan penunjang penyuluhan Pertanian
5. Mampu meningkatkan keandalan hasil pekerjaan dan kompetensi profesi penyuluh Pertanian sesuai dengan SKKNI 

MATERI PEMBELAJARAN

1. Pendahuluan: Kondisi dan Tantangan Kerja Tenaga Teknis di Sektor Pertanian di Indonesia
2. Pemahaman Kompetensi Umum, Inti dan Khusus sesuai Standar Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 
3. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian  
4. Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga teknis sektor Pertanian di Indonesia
5. Pemahaman Unit-Unit Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja pada Skema Fasilitator Penyuluh Pertanian

• M.074909.005.02 Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
• M.074909.001.02 Menyusun Program Penyuluhan Pertanian
• M.074909.002.02 Menyiapkan Materi Penyuluhan Pertanian
• M.074909.003.02 Menerapkan Media Penyuluhan Pertanian
• M.074909.004.02 Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian

PARTISIPAN 

Kegiatan ini direkomendasikan di ikuti oleh para calon tenaga penyuluh Pertanian dan atau tenaga penyuluh pertanian yang ingin tersertifikasi, Calon Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian

• Lulus Program D III atau yang sederajat
• Ditugaskan oleh instansi pengirim
• Sehat jasmani dan rohani

SERTIFIKAT 

Bagi peserta/asesi yang telah mengikuti proses uji kompetensi oleh tim asesor, maka berhak menerima sertifikat kompetensi yang di keluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi

DURASI & TEMPAT

Durasi Training : 3 hari

Waktu pelaksana : 08.00 – 16.00 WIB

Lokasi  : TUK sewaktu di Yogyakarta atau Bandung

INFORMASI PENDAFTARAN

Telp / WA : 0812-2680-9527

Email         : novi@jtcc-consultant.com

The post Sertifikasi Fasilitator Penyuluh Pertanian appeared first on .

Sertifikasi sekretaris administrasi adalah pengakuan formal yang di berikan oleh lembaga berwenang kepada individu yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu dalam tugas administrasi dan kesekretariatan. Di samping itu, pelatihan dan uji kompetensi ini mencakup berbagai aspek pekerjaan, mulai dari pengelolaan dokumen, komunikasi profesional, manajemen waktu, hingga penguasaan perangkat lunak perkantoran. Dengan demikian, sertifikasi ini tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi kerja.

TUJUAN

1. Mendapatkan gambaran mengenai kompetensi kerja, berupa keahlian di bidang layanan Administrasi Perkantoran/Kesekretarisan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No.: Kep. 183 Tahun 2016 Tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Administrasi Profesional
2. Memahami Standar Kompetensi seorang Sekretaris Administrasi serta mampu melaksanakan tugas-tugasnya sesuai Unit Kompetensi yang ditentukan
3. Terlaksananya RSKKNI Bidang Administrasi Perkantoran/Kesekretarisan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI.
4. Dimilikinya SKKNI Bidang Administrasi Perkantoran/Kesekretarisan yang selaras dan sesuai dengan best practice layanan Administrasi Perkantoran/Kesekretarisan dan peraturan /perundangan yang terkait.

MATERI KURSUS Sertifikasi Sekertaris Administrasi

1. Konsep SKKNI 
2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No.: Kep. 183 Tahun 2016 Tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Administrasi Profesional
3. Bidang Jasa Administrasi Perkantoran The Role of the Administrative Secretary
4. Model Standar Kompetensi
5. Mengapa Standar Kompetensi Di butuhkan

    Unit-unit Kompetensi:

1. N.821100.003.02 | Menciptakan Dokumen/Lembar Kerja Sederhana
2. N.821100.007.02 | Mencatat Dikte
3. N.821100.012.01 | Mengelola Jadwal Kegiatan Pimpinan
4. N.821100.028.02 | Mengaplikasikan Keterampilan Dasar Komunikasi
5. N.821100.029.02 | Melakukan Komunikasi melalui Telepon
6. N.821100.030.02 | Komunikasi Lisan dengan Kolega/Pelanggan
7. N.821100.032.02 | Melakukan Komunikasi Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar
8. N.821100.033.02 | Membaca dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar
9. N.821100.041.01 | Menulis Pesan Singkat dalam Bahasa Inggris
10. N.821100.053.02 | Memproduksi Dokumen di Komputer
11. N.821100.054.01 | Menggunakan Peralatan Komunikasi
12. N.821100.057.02 | Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak
13. N.821100.058.02 | Mengakses Data di Komputer
14. N.821100.059.02 | Menggunakan Peralatan dan Sumberdaya Kerja
15. N.821100.061.01 | Mengakses Informasi melalui Homepage

Metode Kegiatan

Kegiatan ini menekankan pada pendekatan model pembelajaran berbasis kompetensi. Selanjutnya peserta akan mengikuti proses assessment (uji kompetensi).

Persyaratan Umum Peserta

1. Uji Kompetensi di ikuti minimal 10 peserta dengan profesi Sekretaris, Administrasi Umum, Staf Administrasi, Asisten Administratif, Koordinator Administrasi, Manajer Administrasi, Administrator Basis Data, Administrator Kantor Proyek, Manajer Kantor, Manajer Operasi atau profesional yang berpengalaman di bidang yang terkait
2. Di harapkan peserta secara teknis menguasai Bidang Administrasi Perkantoran dan sekretaris serta mempunyai pengalaman kerja di bidangnya
3. Peserta dianjurkan membawa laptop

Instruktur & Tim Assessor

Kegiatan sertifikasi ini akan diampu oleh praktisi yang berpengalaman di bidang administrasi dan Tim Asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

TeknisKegiatan

Training / refreshment : 2 hari (08.00 – 16.00)

Uji Kompetensi / assessment : 1 hari (08.00 – 16.00)

Biaya Pelatihan

Rp.5.500.000,-

Biaya sudah termasuk proses pendaftaran peserta untuk mengikuti assessment (uji kompetensi).

Fasilitas

• Training Kit
• Handout Pelatihan
• Coffee Break + Lunch
• Sertifikat kompetensi dari BNSP bagi assessee yang kompeten

Informasi Lebih Lanjut :

Telp/WA  : 0812-2680-9527

Email        : novi@jtcc-consultant.com

The post Sertifikasi Sekertaris Administrasi appeared first on .

Program sertifikasi BNSP bagi Pelaksana PPM di latarbelakangi oleh kebutuhan akan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam sektor ini. Dengan adanya sertifikasi, para pelaksana program tidak hanya diakui kompetensinya, tetapi juga di dorong untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Sertifikasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga pengelolaan sosial dan prakondisi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Melalui proses sertifikasi yang terstandar, di harapkan akan tercipta tenaga-tenaga profesional yang siap menghadapi tantangan dalam memberdayakan masyarakat dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial-ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.

Tujuan Sertifikasi BNSP Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan Kompetensi Pelaksana PPM
Membentuk Sikap Proaktif
Mengembangkan Jaringan dan Kolaborasi

Acuan Normatif Sertifikasi BNSP Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat

1. Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
3. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
5. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 68 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kesatuan Pengelolaan Hutan.
7. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 210 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

Rincian Unit Kompetensi Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat

• KHT.PA02.044.01 Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial
• KHT.PA02.045.01 Merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat
• KHT.PA02.046.01 Melakukan Prakondisi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Narasumber

Pelatihan ini akan di sampaikan oleh narasumber yang terafiliasi dengan lembaga sertifikasi profesi yang berkompeten di bidang pemberdayaan masyarakat.

Informasi dan Pendaftaran

Telp / WA : 0812-2680-9527

Email  : novi@jtcc-consultant.com

The post Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat appeared first on .